🎊 Larangan Lalu Lintas Barang Antar Negara

JAKARTA– inionline.id. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada saat libur panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2017/1438 H, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan surat edaran tentang pengaturan lalu lintas dan pembatasan operasional terhadap tiga jenis kendaraan angkutan barang Larangandan Pembatasan, atau yang biasa disingkat Lartas, sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Secaraistilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar Negara. 2. perlindungan terhadap masyarakat terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu tentang larangan atas pembatasan impor dan ekspor. Fungsi tersebut adalah perlindungan terhadap masyarakat dari masuknya BacaJuga: Inilah 6 Fakta Menarik Rambu Lalu Lintas yang Dijumpai di Jalan Raya. 1. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Rambu larangan masuk. Kemenhub menetapkan dua rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Pertama, rambu bergambar lingkaran putih dengan garis luar merah. antarwilayah perdesaan. d. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain. 2.2 Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang (AUP) Tuntutan pemakai kendaraan angkutan pada dasarnya mengkehendaki tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun NegaraRepublik Indonesia Nomor 5043); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran 4) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas. Pasal 8 Larangan sementara penggunaan sarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b berlaku untuk: a. perjalanan kereta api BARANG. Ton 3,844,042 3,596,032 . M3 942,591 932,809 . Ton/liter geografis negara kita yang sebagian besar terdiri atas lautan dan posisi nusantara sebagai daerah lalu lintas kapal tanker antar benua tentang larangan bagi kapal-kapal tanki minyak dilarang membuang minyak keatas permukaan air laut sekeliling gugusan pulau Untukitu, perlu upaya ekstra dari KKP untuk melakukan pengawasan lalu lintas pengiriman produk perikanan ke luar negeri dengan sangat ketat. “Yang masih menjadi problem adalah masih banyak ikan yang lari ke luar (negeri) tidak melewati karantina,” jelasnya saat dihubungi Mongabay , Senin (27/12/2021). . ABSTRAK Bea Cukai merupakan salah satu instansi pemerintahan dibawah pengampuan Menteri Keuangan. Tugas utama Bea Cukai yaitu mengawasi lalu lintas barang antar negara, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Barang yang masuk di Indonesia akan dikenakan pajak sebagai kontribusi kepada Bea Cukai. Pajak tersebut digunakan untuk alat kontrol konsumsi barang luar negeri dan sebagai penyumbang devisa untuk negara Indonesia. Bea Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, dan peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, bea dan cukai berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. 2 Manfaat perdagangan internasional bisa dirasakan apabila ada kesepakatan bersama antara negara satu dengan negara yang bersangkutan. Pada dasarnya perdagangan internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Maka, dengan adanya kegiatan ini ada banyak manfaat perdagangan internasional yang bisa dirasakan. Perdagangan internasional mencakup di dalamnya kegiatan ekspor dan impor. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free HUKUM PAJAK MANFAAT BEA CUKAI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DISUSUN OLEH ESTINING WIDIYANTI02011181722073 2019 ABSTRAK Bea Cukai merupakan salah satu instansi pemerintahan dibawah pengampuan Menteri Keuangan. Tugas utama Bea Cukai yaitu mengawasi lalu lintas barang antar negara, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Barang yang masuk di Indonesia akan dikenakan pajak sebagai kontribusi kepada Bea Cukai. Pajak tersebut digunakan untuk alat kontrol konsumsi barang luar negeri dan sebagai penyumbang devisa untuk negara Indonesia. Bea Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, dan peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, bea dan cukai berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional bisa dirasakan apabila ada kesepakatan bersama antara negara satu dengan negara yang bersangkutan. Pada dasarnya perdagangan internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Maka, dengan adanya kegiatan ini ada banyak manfaat perdagangan internasional yang bisa dirasakan. Perdagangan internasional mencakup di dalamnya kegiatan ekspor dan impor. Estining Widiyanti, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya dapat dihubungi secara official lewat estiningwidiyanti Diakses pada 5 November 2019 LATAR BELAKANG Istilah Bea Cukai memang cukup familiar sebagai lembaga yang berkutat dalam urusan ekspor dan impor. Hampir setiap negara memilikinya, dan posisinya setara dengan lembaga konvensional lain seperti pengadilan, kepolisian atau militer. Namun dalam lembaga atau badan Bea Cukai lebih disebut Kepabeanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pabean diartikan sebagai instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk impor. Serta bea keluar ekspor, baik melalui darat, laut maupun udara. Lembaga Bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutuan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Pada dasarnya, Bea Cukai mempunyai landasan hukum yaitu UU No. 10 tahun 2006 tentang Kepabean dan Peraturan Metri Keuangan No 224/ tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Perdagangan Internasional adalah kegiatan jual-beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain, dimana hal ini terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada negara tersebut. Perdagangan antar negara memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di negara Cukai memiliki kaitan erat dengan perdagangan internasional sebagai instansi yang mengawasi lalu lintas dan pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar. Biasanya pengusaha atau pelaku bisnis yang ingin menyasar perdagangan internasional bergerak di industri digital, perdagangan online atau e-commerce. Bisnis e-commerce membuat target menuju perdagangan internasional menjadi lebih mudah karena pemasarannya bisa lebih cepat dan luas hanya bermodalkan internet. Ketika sudah berhasil menjalankan perdagangan internasional dan memiliki anak perusahaan, cabang, atau joint venture di negara lain, dapat diartikan perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan multinasional multinational corporation. Diakses pada tanggal 5 November 2019 Diakses pada tanggal 5 November 2019 Diakses pada tanggal 5 November 2019 PEMBAHASAN Kata bea adalah kata yang berarti pungutan pajak. Pungutan pajak tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Diberlakukan atas barang atau komoditas yang berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor. Selain itu juga pada barang atau komoditas yang dianggap perlu dikenakan pajak. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan kepada barang-barang tertentu. Di mana barang-barang tersebut memiliki sifat dan karakter yang sesuai dengan ketentuan cukai. Berikut ini barang-barang yang terkena Cukai, yaitu 1 Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan saat pembuatannya dibatasi jumlahnya saat melewati pabean. Hal ini berdasarkan Permenkeu 188/2010. 2 Barang yang Kemasannya Utuh dan Masih Baru. Misalnya, barang-barang mewah seperti gadget, tas, elektronik, perhiasan hingga mainan. 3 Tas Mewah dan Perhiasan 4 Uang Tunai dengan Jumlah yang Banyak, yang dimaksud dengan uang tunai dalam jumlah banyak adalah uang dengan nilai lebih dari Rp100 juta. Jika harus membawa uang dalam jumlah banyak, maka harus ada lampiran izin dari BI dan dicek keasliannya saat membawa banyak uang dari luar negeri dan tiba di Indonesia. 5 Hasil-hasil tembakau, meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan lainnya yang menggunakan bahan dasar tembakau. Dalam bagian ini, tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu pembuatannya. bukti pembayarannya. Khusus dalam hal cukai, pemerintah juga telah menyediakan bukti pembayaran sah, yang diproduksi oleh Perum Peruri, namanya pita cukai. Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai yang sah. Bentuknya bisa berupa pita ataupun hologram. Dibuat dan dipasangkan pada barang-barang yang sesuai dengan ketentuan Dirjen atau lembaga pengawas terkait. Saat ini, pita cukai banyak dipakaikan pada produk rokok atau olahan sigaret. Kedudukannya cukup penting dan terpercaya, dan harus dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Yaitu lembaga yang juga mencetak uang kertas Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pemalsuan terhadap peranan dan manfaat Bea Cukai dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut 1. Mengatur dan Mengawasi Penerimaan Negara dari Sektor Impor dan Cukai Revenue Collection Berperan penting dalam mengawasi dan mengatur penerimaan negara baik dari pemungutan Bea Masuk, Bea Keluar dan sektor pajak impor. Selain itu Bea Cukai juga memiliki manfaat melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional atau trade facilitation. diakses pada tanggal 5 November 2019 2. Melaksanakan Kebijakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Bea Cukai juga memiliki peran sebagai penjaga dan pemegang kebijakan untuk melindungi. Dengan kebijakan penegakan hukum yang adil dan tepat maka Bea Cukai melarang barang-barang pembatasan, ilegal dan berbahaya seperti narkotika sehingga tidak membuat dampak buruk untuk penerimaan negara. 3. Memberikan Bimbingan Teknis dan Arahan bagi Pengusaha Peranan Bea Cukai yang lain adalah memberikan arahan atau bimbingan teknis bagi pengusaha terutama pengusaha baru yang masih asing menghadapi alur perdagangan internasional. Bimbingan bisa berupa pemberitahuan tentang aturan yang berlaku, tuntutan kepatuhan atau edukasi seperti coaching clinic. 4. Memfasilitasi Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai instansi yang memfasilitasi transaksi perdagangan internasional lewat pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai juga membantu menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pertumbuhan industri melalui pencegahan unfair trading. Sehingga posisi pengusaha bukan sebagai lawan dari instansi yang menjalankan Bea Cukai namun sebaliknya mewakili kedua pihak yang saling berkaitan dan melengkapi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membuat pengusaha menjadi lebih mengerti peranan Bea Cukai dalam mengoptimalkan perdagangan Diakses pada tanggal 5 November 2019 KESIMPULAN Bea dan Cukai berperan besar bagi bangsa Indonesia. Bea dan cukai mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Perdagangan internasional bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan tiap-tiap negara sekaligus juga mencari keuntungan guna meningkatkan pendapatan negara. Bea dan cukai juga memfasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, bea dan cukai tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi serta barang yang dapat mengganggu perekonomian bangsa Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Muhammad Zainul Arifin, Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making,Kader Bangsa Law Review, Muhammad Zainul Arifin, The Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In Indonesia, International Journal of Mechanical Engineering and Technology IJMET, , Muhammad Zainul Arifin, Implementasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Studi Kasus Desa Datar Balam Kabupaten Lahat, Jurnal Fiat Justicia, , Muhammad zainul Arifin, Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jurnal Nurani, , Muhammad Zainul Arifin, Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia, Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum, , Muhammad Zainul Arifin, Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jurnal Thengkyang, , Muhammad Zainul Arifin, Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Nurani, Muhammad Zainul Arifin, Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah, Jurnal Thengkyang, , Muhammad Zainul Arifin, Kajian Tentang Penyitaan Asset Koruptor Sebagai Langkah Pemberian Efek Jera, , Muhammad Zainul Arifin, Freeport Dan Kedaulatan Bangsa, Muhammad Zainul Arifin, Memulai Langkah Untuk Indonesia, Researchgate, ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication. Muhammad Zainul ArifinDPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi didaerah, sedangkan utusan golongan ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan, hal ini jugalah yang mendasari untuk meniadakan utusan daerah dan utusan golongan dan diganti dengan terbentuknya lembaga baru yaitu DPD, lembaga ini terbentuk dalam kerangka demokrasi, maka anggota DPD RI ini dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsi dan DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional. Muhammad Zainul ArifinMeria UtamaThe fundamental problem faced by this nation is corruption which is increasingly sophisticated in its mode. Almost every year the capture operations carried out by the Corruption Eradication Commission continue to rise. On the one hand what is done by the KPK must be appreciated. But from the other side we should realize that corrupt behavior is increasingly pervasive every day and increasingly sophisticated mode. So that extraordinary crime efforts must continue. For 2018 alone, the KPK has succeeded in securing the risk of state losses reaching 500 billion rupiah. However, if there is no preventive effort to prevent state losses from corruption, then the KPK's position will only continue to be a thief catcher, not a peace giver. One of the ideas in this text is the seizure of corruptor assets as a way to give a deterrent effect to the perpetrators. Namely in the form of ways to provide deterrent effects to reduce corruption in this country Abstrak Persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini adalah korupsi yang makin canggih modusnya. Hampir setiap tahun operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus naik. Disatu sisi apa yang dilakukan oleh KPK harus diapresiasi. Namun dari sisi lain harusnya kita menyadari bahwa perilaku korupsi makin menggurita tiap harinya dan makin canggih modusnya. Sehingga upaya extraordinary crime harus terus dilakukan. Untuk tahun 2018 saja KPK berhasil mengamankan resiko kerugian negara yang mencapai 500 miliar rupiah. Namun jika tidak ada upaya preventif untuk mencegah kerugian negara oleh tindak korupsi maka posisi KPK hanya akan terus menjadi penangkap maling bukan pemberi kedamaian. Salah satu gagasan yang ada dalam naskah ini adalah penyitaan asset koruptor sebagai cara untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Yakni berupa cara pemberian efek jera guna mengurangi korupsi di negara The Role Of Village Development Agency In Decision MakingMuhammad Zainul ArifinMuhammad Zainul Arifin, Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making,Kader Bangsa Law Review, Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In IndonesiaMuhammad Zainul ArifinMuhammad Zainul Arifin, The Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In Indonesia, International Journal of Mechanical Engineering and Technology IJMET, Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 TahunMuhammad Zainul ArifinMuhammad Zainul Arifin, Implementasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2016 NilaiJawabanSoal/Petunjuk EMBARGO Larangan lalu lintas barang antarnegara, penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing PERDAGANGAN Proses pertukaran barang dan jasa antar pelaku lintas ekonomi negara PAMPASAN Ganti rugi yang harus diberikan kpd korban penganiayaan pelanggaran lalu lintas, perusakan, dsb; ~ perang ganti rugi yang harus dibayar oleh negara yang kalah perang PROTOKOL 1 surat-surat resrni yang memuat hasil-hasil perundingan persetujuan dsb; 2 peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyamb... PAMPAS 1 ganti rugi; 2 denda karena melukai, merusak, dsb; membayar denda karena melukai, merusak, dsb mencencang tidak ~, membunuh tidak membangun; pe... POLISI 1 badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang; 2 anggota dari badan... ALAT 1 barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabotan - tukang kayu; - pertanian; 2 barang yang diapakai untuk mencapai suatu mak... LIN Jalur lalu-lintas LL Lalu Lintas MACET Lalu lintas tersendat RAMBU Petunjuk lalu lintas ALS Antar Lintas Sumatra LLG Lalu Lintas Giro ANTARNEGARA Antar beberapa negara TILANG Sanksi melanggar lalu lintas ATC Pengatur lalu lintas udara singkatan Inggris KEMACETAN Situasi tersendatnya lalu lintas SOKTAU Yang mengatur lalu lintas DLLAJ Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan PARKIR Rambu lalu lintas dengan huruf P berwarna biru ALIANSI Ikatan antar negara dengan tujuan politik ZEBRA Hewan apa yang taat lalu lintas ASONGAN Pedagang di sekitar lampu lalu lintas LLAJ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan singkatan DETENTE Peredaan ketegangan dalam hubungan antar negara Conheça 10 leis de trânsito de diferentes países ao redor do mundo e dirija com cuidado e atenção na sua próxima viagem internacional! Baixe nosso app de viagem!Ao planejar uma viagem de carro no exterior, além de providenciar o aluguel de carro ou a revisão do seu próprio veículo, é preciso também conhecer as regras de trânsito vigentes no país a ser visitado, para evitar problemas com a lei ou até mesmo surpresas desagradáveis. Veja 10 delas e saiba como se comportar para não cair em furadas! 1. Bafômetro – França Desde 2012, os franceses devem ter seu próprio bafômetro dentro do carro, realizar o teste e dirigir com um “comprovante de não embriaguez”. O resultado mostrado depois de usar o equipamento deve ser mantido com o motorista e apresentado assim que solicitado por uma autoridade de trânsito. Por isso, ao viajar de carro pela França, certifique-se de que adquirir seu próprio bafômetro. Vai viajar para Paris? Veja nossas dicas de viagem, clicando na foto! Busque passagens para França!2. Proibido crianças no banco da frente – França Na França, as crianças menores de 10 anos não estão autorizadas a viajar no banco da frente de um veículo sem um sistema de segurança especial. A única exceção é para os veículos sem bancos traseiros ou quando o banco de trás já estiver ocupado por menores de 10 anos usando o cinto de segurança, presumivelmente. 3. Sinal vermelho “livre” – Estados Unidos Furar o sinal vermelho é uma multa gravíssima no Brasil e em muitos outros países, mas nos EUA, você pode virar à direita com o sinal vermelho, desde que com caminho esteja livre de pedestres e de tráfego. Clique na foto e descubra cidades incríveis para visitar nos EUA! Busque passagens para os Estados Unidos!4. Bondes – Noruega Na Noruega, os bondes têm direito de passagem. Você poderia tentar quebrar essa regra, mas não é aconselhável. 5. Passageiro alcoolizado – Macedônia Beber e dirigir é ilegal, é claro. Mas, na Macedônia, as autoridades vão um passo além se você está “visivelmente sob a influência de álcool”, você não tem permissão para sentar-se no banco da frente. Ou seja, passageiros alcoolizados podem ser transportados apenas no banco de trás. 6. Bebidas dentro do carro – EUA Nos EUA, as leis de condução variam de estado para estado. Em alguns, é uma ofensa carregar bebidas alcoólicas dentro de um carro, o que pode ocasionar também uma multa. A dica é guardar tudo no porta-malas, para evitar problemas com autoridades locais. 7. Beber enquanto dirige – Chipre Nós não estamos nem falando de álcool – em Chipre, apenas um gole de suco de laranja ao volante poderia colocá-lo em apuros. Se você está com sede, o que pode acontecer com frequência no verão cipriota, você deve estacionar para se refrescar até mesmo com mais inofensiva das bebidas. 8. Fumar e dirigir – Grécia Conheça as mais belas ilhas da Grécia, clicando na foto! Busque passagens para Grécia!Na Grécia, é proibido fumar e dirigir, assim como é proibido dirigir e falar ao celular no Brasil. Por isso, fumantes que querem dirigir entre as principais cidades gregas devem acalmar os ânimos até a próxima parada e assim evitar multas por causa do cigarro. 9. Carros sujos – Bulgária Aqui, pode parecer apenas falta de cuidado com o carro, mas na Bulgária, carros sujos podem causar muito mais que simples incômodos, podem gerar multas. A lavagem do carro é obrigatória para qualquer veículo, assim que o motorista entra no país. 10. Lado certo para estacionar – Espanha Em ruas de mão única em algumas cidades espanholas você só pode estacionar no lado da estrada onde as casas têm números ímpares em dias ímpares do mês, e no lado de números pares nos dias pares. Parece confuso? Então anote tudo antes de estacionar no lugar errado e levar uma multa por isso. Quer saber mais sobre regras de direção fora do país? Veja nossos guias com dicas para quem vai dirigir no exterior!

larangan lalu lintas barang antar negara